M Ridwan Habibie A Penulis | Redaksi Editor
HARIANEXPRESS, BANDARLAMPUNG- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengikuti pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Bandarlampung, Senin (15/6/2026).
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dinilai penting untuk menyediakan data terbaru mengenai kondisi perekonomian daerah. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat, terukur, dan berpihak kepada masyarakat.
Rahmat mengatakan, Sensus Ekonomi terakhir dilaksanakan pada 2016. Dalam rentang sepuluh tahun terakhir, Provinsi Lampung telah mengalami banyak perkembangan, baik pada aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, maupun tata kelola sektor perdagangan dan jasa.
“Hari ini saya telah melaksanakan SE. Di mana sensus ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2016. Tentunya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah terjadi banyak perkembangan dan perubahan di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Menurut Rahmat, pemerintah membutuhkan data yang akurat agar kebijakan pembangunan dapat disusun sesuai kebutuhan riil masyarakat. Ia menilai, kualitas data menjadi faktor penting dalam memperkuat arah pembangunan daerah.
“Data yang akurat sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, mendorong pembangunan, memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari ANTARA, Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik untuk memotret aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Pendataan ini mencakup berbagai sektor usaha dan dinamika ekonomi yang berkembang di masyarakat.
Rahmat menegaskan, berbagai perubahan yang terjadi selama satu dekade terakhir perlu dicatat secara lengkap. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat membaca struktur ekonomi Lampung secara lebih jelas dan menyusun strategi pembangunan yang relevan.
“Oleh karena itu, kita perlu menangkap dan mencatat seluruh aktivitas ekonomi yang ada, termasuk berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat serta dunia usaha di Provinsi Lampung saat ini,” ucapnya.
Ia juga menyoroti perubahan tata kelola dan tata niaga di Lampung dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 semakin penting sebagai dasar pembaruan data ekonomi daerah.
Melalui sensus tersebut, pemerintah diharapkan memperoleh gambaran lebih utuh mengenai pelaku usaha, pola kegiatan ekonomi, hingga perkembangan sektor-sektor produktif. Data ini dapat membantu pemerintah dalam menentukan program prioritas yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sangat penting, terutama karena dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi berbagai perubahan dalam tata kelola dan tata niaga di Provinsi Lampung,” kata dia.
Rahmat turut mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data secara benar dan terbuka kepada petugas. Ia memastikan informasi yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Lampung untuk turut menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas sensus. Data yang diberikan tidak terafiliasi dengan kepentingan pihak mana pun serta dijamin kerahasiaannya,” tambahnya.
Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Semakin lengkap data yang terkumpul, semakin kuat pula dasar pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif.
Rahmat berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Provinsi Lampung, dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Ia menekankan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya perlu naik secara angka, tetapi juga harus memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Ke depan, kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Provinsi Lampung, dapat terus meningkat secara baik dan berkelanjutan. Namun yang lebih penting, pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat serta mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi saat ini,” ujarnya.
Dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Provinsi Lampung berharap kebijakan pembangunan daerah ke depan dapat disusun berdasarkan data yang lebih kuat, mutakhir, dan mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata.
