Rabu, 26 Agustus 2026
Hot

13 Tuntutan IMM Warnai Kericuhan Demo di DPRD Lampung Utara

Kericuhan terjadi saat IMM mendesak masuk Gedung DPRD Lampung Utara untuk menyerahkan 13 tuntutan. Anggota dewan William Mamora akhirnya menemui massa.

Article ad before first paragraph

Ridwan Habibie Penulis | Muklis Purwanto Editor

Harian Express, LAMPUNG UTARA – Aksi unjuk rasa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di depan Gedung DPRD Lampung Utara, Senin, 29 Juni 2026, sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu keinginan mahasiswa untuk bertemu langsung dengan anggota DPRD guna menyampaikan 13 tuntutan mereka.

Para mahasiswa membawa 13 tuntutan terkait persoalan nasio nal dan daerah. Tuntutan itu termasuk mendesak pemerintah menghentikan kenaikan harga bahan pokok dan menjamin ketersediaan BBM.

Selain itu, mereka juga menuntut penguatan nilai tukar rupiah dan penghentian praktik militerisme di ruang sipil. Evaluasi Undang-Undang Polri serta penghentian gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga menjadi bagian tuntutan.

Article ad in the middle of article

Penanggulangan kemiskinan, penekanan angka putus sekolah, perbaikan infrastruktur, serta percepatan reformasi birokrasi dan digitalisasi juga menjadi poin penting. Mahasiswa mendesak pemberantasan pejabat yang dinilai tidak kompeten.

Ketegangan memuncak saat massa berupaya menerobos masuk kompleks DPRD lantaran tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui mereka. Alpansyah, salah seorang orator, menyatakan ketidakpuasannya atas kondisi tersebut.

“Kami minta seluruh 45 anggota DPRD menemui mahasiswa. Kami ingin masuk ke dalam. Kalian enak di dalam, kami di luar kepanasan,” ujar Alpansyah (Orator Aksi IMM) di depan Gedung DPRD Lampung Utara.

Aparat kepolisian yang dipimpin Kabag Ops Polres Lampung Utara Kompol Firmansyah berupaya menahan massa. Insiden saling dorong pun tidak dapat dihindari.

Di tengah situasi yang memanas, Kompol Firmansyah menghubungi Ketua DPRD Lampung Utara, M. Yusrizal, melalui sambungan video call WhatsApp. Yusrizal menyampaikan permohonan maaf karena seluruh anggota DPRD sedang konsultasi KUA-PPAS di luar daerah.

“Saya selaku Ketua DPRD menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa menerima langsung adik-adik mahasiswa. Saya sudah meminta salah satu anggota DPRD yang masih berada di sekitar Lampung Utara untuk segera kembali dan menemui adik-adik semua,” ujar M. Yusrizal (Ketua DPRD Lampung Utara) melalui sambungan video call WhatsApp.

Massa tetap bertahan dan kembali mencoba menerobos barikade polisi, menyebabkan beberapa mahasiswa mengalami benturan dan kelelahan. Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan kemudian turun langsung mengamankan situasi dan berdialog.

Tidak lama berselang, Anggota DPRD Lampung Utara dari Fraksi Gerindra, William Mamora, tiba di lokasi menemui massa. Atas permintaan mahasiswa, dialog berlangsung di dalam gedung DPRD setelah seluruh peserta aksi dipersilakan masuk.

William Mamora memastikan semua aspirasi diterima dan akan diteruskan kepada pimpinan DPRD serta pihak terkait. Ia mengapresiasi penyampaian aspirasi tersebut.

“DPRD Lampung Utara menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Selanjutnya akan kami teruskan kepada pimpinan DPRD dan instansi terkait. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya,” ujar William Mamora (Anggota DPRD Lampung Utara dari Fraksi Gerindra) di gedung DPRD Lampung Utara.

Mahasiswa memberikan tenggat waktu 2×7 hari kepada DPRD untuk menindaklanjuti tuntutan. Mereka menegaskan akan terus mengawal realisasi tuntutan tersebut.

Article ad after last paragraph